DPRD Buton Utara Gelar Rapat Paripurna LKPJ Tahun 2023

16
Listen to this article

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) melakukan rapat paripurna dengan agenda mendegarkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Buton Utara Tahun Anggaran 2023

Rapat paripuran yang berlangsung di Aula Sekertariat DRPD Buton Utara pada tanggal 19 April 2024 dihadiri langsung oleh Bupati Buton Utara Muh Ridwan Zakariah, Ketua DPRD Buton Utara Muh. Rukman Basri Zakariah, Wakil Ketua DPRD Butur Sujono, Sekda Buton Utara, Sekwan DPRD Butur dan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buton Utara

Agenda rapat dipimpin langsung oleh ketua DPRD Buton Utara didampingi oleh wakil ketua II DPRD Buton Utara sehingga jalannya rapat berlangsung dengan sukses karena dari 20 orang anggota DPRD Kabupaten Buton Utara 11 orang diantaranya turut hadir dan menandatangani berita acara sehingga agenda paripurnya dalam hal mendengarkan LKPJ Bupati Buton Utara Tahun Anggaran 2023 dinyatakan Kuorum

Ketua DPRD Buton Utara Muh. Rukman Basri Zakariah selaku pimpinan rapat paripurna membacakan agenda rapat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur

“Acara pokok penyerahan sekaligus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Buton Utara Tahun anggaran 2023 dan sebelum masuk pada agenda pokok izinkan kami aras nama DPRD Kabupaten Buton Utara mengucapkan selamat hari raya idul fitri,” katanya

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Buton Utara yang saat ini tengah menjabat sebagai pucuk pimpinan DPRD Buton Utara memgucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat paripurna

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat saya menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh undangan atas kehadiran dan kesediannya mengikuti rapat paripurna ini,” ucapnya sesaat sebelum memasuki agenda rapat paripurna

Sementara itu, Bupati Buton Utara dalam menyampaikan LKPJnya mengatakan beberapa hal penting telah berhasil direalisasikan

Dalam penjelasannya, Bupati Butur menyampaikan pengantar Dokumen LKPJ ini diserahkan untuk dibahas oleh DPRD, dengan harapan akan ada rekomendasi yang sifatnya membangun demi perbaikan dalam pelaksanaan pemerintahan kedepannya.

Adapun pertanggungjawaban keuangan secara rinci akan disampaikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setelah selesai audit BPK terhadap kinerja keuangan kabupaten Buton Utara

“Peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia guna mendorong produktivitas untuk transformasi ekonomi berkelanjutan” menjadi fokus prioritas pembangunan, yang kemudian diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui APBD tahun 2023,” jelasnya

Selanjutnya, capaian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang dijalankan mengacu pada indikator kinerja makro pada tahun 2023 antara lain, Pertumbuhan ekonomi tiga tahun terakhir, mulai tahun 2021 tumbuh sebesar 4,08 %, meningkat menjadi 5,01 % tahun 2022, dan tahun 2023 tumbuh melambat menjadi 2,08% akibat gagal panen karena terdampak elnino.

Lebih lanjut, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab Butur juga selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2021 68,85 meningkat menjadi 69,17 pada tahun 2022 dan di tahun 2023 menjadi 69,25

Sedangkan, angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan, dari 14,89% tahun 2021, turun menjadi 14,25% pada tahun 2022 dan tahun 2023 turun lagi menjadi 14,6%.

Kemudian indeks gini rasio Kabupaten Buton Utara tahun 2023 sebesar 0,323 berada dibawah gini rasio Provinsi Sultra 0,381 dan Nasional sebesar 0,388. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan, tahun 2021 sebesar 3,0%, tahun 2022 turun menjadi 2,1% dan menjadi 1,93% pada tahun 2023.

Harapannya, yang telah direncanakan dalam APBD dan target-target indikator pembangunan daerah dapat tercapai melalui komitmen yang kuat terhadap sinkronisasi perencanaan dan penganggaran daerah.

Terakhir, Ridwan Zakariah menginstruksikan kepada pimpinan perangkat daerah agar mengikuti proses pembahasan dengan saksama, sebagai bagian dari evaluasi kinerja daerah dalam mencapai indikator yang sudah dituangkan dalam perjanjian kinerja.(Adv)

 

 

Facebook Comments Box