Listen to this articleMetroButur.Com,BUTUR- Setelah melakukan pertemuan dengan konstituen di Dapilnya Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketu Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton Utara, Abdul Mustarif Saleh berinisiatif untuk menghadirkan program bantuan bagi Nelayan dan akan membuat tempat pembuangan sampah di beberapa Desa
Program bantuan nelayan dan tempat pembuangan sampah yang direncanakan oleh Tarif bukan tanpa alasan, pasalnya melihat dari sisi wilayah kecamatan Kulisusu yang berada dipinggir pantai dan banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan maka tidak salah jika Ia berinisiatif untuk memberikan dukungan kepada masyarakat nelayan
“Sudah kita ketahui bersama kalau sangat banyak masyarakat Kecamatan Kulisusu yang bekerja sebagai nelayan sehingga memang sangat penting untuk kita bantu karena dengan memberikan bantuan kepada masyarakat juga akan mendukung kemajuan perekonomian,” tuturnya kepada awak media saat diwawanca dikediamannya, 16 April 2024
Tarif menyebutkan bantuan kepada para Nelayan yang akan disalurkan nantinya adalah berupa tali dan gabus yang peruntukkannya sebagai bahan untuk membuat rompong
Selain bantuan untuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, tentu saja faktor lingkungan juga harus diperhatikan salah satunya adalah dengan membuat tempat-tempat pembuangan sampah
“Ada juga beberapa desa di Kecamatan Kulisusu yang sangat marak adalah tempat pembuangan sampah dan ini kami temukan saat reses disalah satu kelurahan,” tandasnya
Tarif secara gamblang mengakui bahwa roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Buton Utara sangat menjurus kepada nelayan
“Saya melihat perputaran perekonomian di Buton Utara ini lebih banyak menjurus ke nelayan,” ucapnya
Dalam kesempatan itu juga Anggota DPRD Buton Utara dari partai berlambang pohon beringin itu berpesan kepada seluruh masyarakat Buton Utara yang berprofesi sebagai nelayan agar lebih profesional dalam mengajukan permohonan bantuan kepada dinas terkait
“Saya menghimbau kepada pemerinta daerah kalau memberikan bantuan harus masing-masing Kepala Keluarga sehingga tidak menambah masalah di masyarakat.” Tegasnya(Adv)
