Listen to this articleMetroButur.Com,BUTUR- Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) tengah mempersiapkan pengakreditasian dua Puskesmas di daerah setempat. Keduanya yakni Puskesmas Kambowa Selatan dan Soloy Agung.
Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia (SDK) Dinkes Butur, Endang Susiolowaty menuturkan, puskesmas yang akan diakreditasi tersebut merupakan puskesmas baru. Penilaian oleh tim akreditasi akan dilaksanakan pada tahun 2024.
Karena baru terbentuk taun lalu, pelayanan dua puskesmas ini masih terbatas, utamanya dari sisi gedung beserta kelengkapannya. Namun demikian, pelayanan, baik di dalam gedung maupun luar gedung tetap dilakukan semaksimal mungkin agar masyarakat terlayani dengan baik, sembari menunggu gedung baru yang akan mulai dikerja tahun ini.
“Tapi kan pelan-pelan, ya, walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana tetapi pelayanan tetap jalan,” kata Endang, saat ditemui di ruang kerjanya.
10 Puskesmas Terakreditasi, Empat Sudah Paripurna
Kabupaten Buton Utara (Butur) saat ini telah mempunyai 12 Puskesmas. Dari jumlah keseluruhan, 10 di antaranya sudah dilakukan re-akreditasi. Sisanya, dalam persiapan penilaian akreditasi karena puskesmas baru.
Adapun Puskesmas yang sudah dilakukan re-akreditasi yakni Puskesmas Bone Rombo, rawat inap (Paripurna); Puskesmas Bonegunu, rawat inap (Paripurna); Puskesmas Labuan, rawat inap (Paripurna); Puskesmas Lakansai, rawat jalan (Paripurna); Puskesmas Kulisusu, rawat inap (Utama); Puskesmas Kambowa, rawat inap (Utama); Puskesmas Lambale, rawat inap (Utama); Puskesmas Labaraga, rawat jalan (Utama); Puskesmas Waode Buri, rawat inap (Madya); Puskesmas Kioko, rawat jalan (Madya).
Kabid Pelayanan dan SDK Dinkes Butur, Endang Susiolowaty, mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, ini merupakan buah dari kerja keras serta komitmen puskesmas untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat.
Begitu pula tim dari dinkes yang intens melakukan pendampingan dan monitoring di lapangan. Tim pendamping melibatkan semua bidang di Dinkes, mulai Pelayanan dan SDK, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2), serta Kesehatan Masyarakat (Kesmas).
Akreditasi, lanjutnya, sebetulnya hanya menilai kebiasaan di Puskesmas saja. Apa yang dilakukan, itulah yang dilaporkan. Dari dinkes, terus melakukan pendampingan dan monitoring, termasuk mengadakan workshop untuk meningkatkan pemahaman pegawai puskesmas.
“Selain workshop, kita dampingi, bahkan pertemuannya itu sampai 8 kali pertemuan. Teman-teman turun ke lapangan, menginap di lapangan,” bebernya.
Menurut Endang, akreditasi ini sebetulnya hanyalah salah satu cara untuk melihat pelayanan dilakukan oleh puskesmas, baik dalam gedung maupun luar gedung. “Sebenarnya salah satu cara saja, karena kalau tidak ada, kan bebas saja. Kalau tidak ada akreditasi, kita tidak bisa menilai apa puskesmas itu dia melakukan pelayanan sudah tepat atau tidak,” tuturnya. (Adv)
Laporan: Redaksi
